PNPM Solusi Kesehatan Masyarakat

"Upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Bumi Sukowati membuahkan hasil. Realisasi program PNPM sejak beberapa tahun lalu dinilai efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sragen" Penegasan itu disampaikan Bupati Sragen Untung Wiyono kepada Espos, Kamis (25/3), di Dayu Park Sragen terkait penghargaan untuk kinerja PNPM terbaik tingkat nasional dari Presiden yang diterima Sragen. (Solopos)
Peran PNPM dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen sampai saat ini memang harus diakui.
Dalam bidang kesehatan selama dua tahun belakangan kegiatan PNPM telah memberikan peranan yang sangat berarti mengingat keterbatasan institusi kesehatan bila harus mengatasi permasalahan kesehatan sendirian.
Walaupun kegiatan Desa Siaga telah berlangsung selama beberapa tahun tetapi konsepnya belum dapat berjalan akibat terhambat oleh solusi maupun rencana tindak lanjut yang seringkali tidak feasible (tidak mungkin dilakukan). Beberapa pemecahan yang disimpulkan dalam MMD memang sebagian besar berkaitan dengan kemampuan sumber dana. Semisal untuk meningkatkan cakupan kunjungan balita 8 kali dalam setahun, keberadaan posyandu tidak cukup sebatas kegiatan penimbangan berat badan. Demikian halnya kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) tidak efektif bila ibu hamil yang hadir sedikit karena kegiatan sudah dilakukan oleh bidan di masing-masing praktek swasta.
Harus ada suatu daya tarik kegiatan sehingga cakupan kepesertaan dalam kegiatan bisa maksimal.
Upaya meningkatkan cakupan tersebut umumnya berkaitan dengan dana. Suatu ironi dalam setiap perencanaan pembangunan baik di tingkat desa sampai kabupaten ternyata penganggaran untuk sektor kesehatan sangatlah timpang dengan estimasi masyarakat terhadap peran kesehatan. Pada satu sisi masyarakat mempertanyakan kinerja sektor kesehatan tetapi di sisi lain potensi pendanaan bagi sektor kesehatan sangatlah minim. Sebagai contoh untuk kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita terkait program gizi untuk mencegah kurang gizi. Anggaran yang disiapkan oleh desa secara mandiri dalam APBDesa bisa diperkirakan hanya menyangkut hal-hal umum seperti pembangunan fisik gedung bahkan terkadang tidak dianggarkan sama sekali.
Prasangka yang tumbuh akibat persepsi stakeholder yang salah bahwa kesehatan adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan cq. Puskesmas perlu diluruskan. Amanah yang diemban seorang pemimpin dalam mensejahterakan rakyat yang dipimpin tidak lepas dari kesejahteraan di bidang kesehatan. Sehingga sangat perlu dipertanyakan seorang pemimpin yang tidak peduli dengan kesehatan warganya. Apakah dia seorang pemimpin yang amanah?
Kembali pada PNPM, saat ini banyak membantu kegiatan masyarakat yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dana hibah bagi sektor kesehatan semestinya dimanfaatkan oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan pembangunan kesehatan di wilayahnya.
Adalah sesuatu yang aneh bila pemimpin di suatu komunitas menolak dana PNPM hanya karena persepsi yang salah apalagi prasangka terhadap pemanfaatannya.
Saat ini pengawasan tidak hanya oleh pengawasan birokrasi. Bahkan masyarakat melalui LSM turut mengawasi. Mari kita hilangkan prasangka itu. Buktikan sebagai pemimpin kita cukup amanah untuk mensejahterakan masyarakat kita dalam bidang kesehatan.
Manfaatkan PNPM untuk meningkatkan kemandirian masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang Adil dan Sejahtera.